Pemasaran Usaha Syariah-Pengertian Sukuk

Nama : AGIL SUSILO

Npm   : 30208051

Kelas  : 2 DD 03

Pengertian Sukuk

Istilah sukuk merupakan istilah yang lebih spesifik dari istilah obligasi syariah yang lazim dipergunakan sebelumnya. Sukuk ini bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. Istilah tersebut sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata “sakk”. Ia dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya ( Securitization, Sukuk, and Fund Management Potentioal to be Realized by Islamic Financial Institutions, Muhammad Ayub, 2005). Terdapat beberapa referensi yang menjelaskan pengertian sukuk yaitu:

1. AAOIFI

Sesuai dengan Sharia Standard No.17 tentang Investment menyatakan definisi sukuk adalah: “Investment Sukuk are certificates of equal value representing undivided shares in ownership of tangible assets, usufruct and services or (in the ownership of) the assets or particular projects or special investment activity, however, this is true after receipt of the value of the sukuk, the closing of subcription and the employment of funds received for the purpose for which the sukuk were issued.”

2. DSN-MUI

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DN-MUI/IX/2002, DSN masih menggunakan istilah obligasi syariah, belum menggunakan istilah sukuk. Menurut fatwa tersebut, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten

kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

3. Bapepam-LK

Dalam Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:

1) kepemilikan aset berwujud tertentu;

2) nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau

3) kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

Jika diperbandingkan dengan instrumen konvesional seperti obligasi dan saham, maka sukuk tidak termasuk dalam dua kategori tersebut. Sukuk tidak termasuk saham karena sukuk memiliki umur yang terbatas atau jatuh tempo (maturity). Disamping itu, sukuk bukan merupakan obligasi karena pembagian keuntungan dalam sukuk dilakukan dengan cara bagi hasil atas proporsi penghasilan atau arus kas yang dihasilkan dari aset yang merupakan underlying dalam transaksi sukuk tersebut. Skema bagi hasil semacam ini sangat berbeda dengan obligasi konvensional, terutama dalam kepastian bagi hasil atau bunga yang diperoleh pemilik dana. Jenis dari sukuk dapat dikategorikan berdasarkan akad yang mendasari penerbitan sukuk tersebut. Menurut AAOIFI, saat ini, terdapat 9 (sembilan) jenis akad yang dapat digunakan untuk penerbitan sukuk, yaitu:

1. Certificates of ownership in leased assets

2. Certificates of ownership of usufructs of existing assets

3. Salam certificates

4. Ishtishna certificates

5. Murabaha certificates

6. Musharaka certificates (participation certificates, mudharaba sukuk, investment agency sukuk)

7. Muzara’a certificates

8. Musaqa certificates

9. Mugharasa certificates

Di Indonesia terdapat 2 (dua) jenis akad yang lazim digunakan untuk penerbitan sukuk, yaitu akad ijarah dan mudharabah. Dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.14 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal (selanjutnya disebut Peraturan No. IX.A.14) angka 1 a, ijarah didefinisikan sebagai berikut: ”Ijarah adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah (ujrah), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas pemilikan barang yang menjadi obyek Ijarah.” Dalam akuntansi konvensional, istilah ijarah dapat dipersamakan dengan lease. Ijarah terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu ijarah (operating lease) dan ijarah muntahia bittamleek (capital lease). Transaksi ijarah diatur dalam AAOIFI Shari’a Standard No. 8 Ijarah and Ijarah Muntahia Bittamleek. Jenis akad lainnya yang mendasari penerbitan sukuk adalah mudharabah atau muqaradah. Peraturan nomor IX.A.14 mendefinisikan mudharabah sebagai berikut:

Mudharabah (qiradh) adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang menyediakan dana (Shahib al-mal) berjanji kepada pengelola usaha (mudharib) untuk menyerahkan modal dan pengelola (mudharib) berjanji untuk mengelola modal tersebut.

Dalam suatu perjanjian mudharabah, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan kerugian yang terjadi merupakan tanggungan penyedia dana, kecuali jika kerugian tersebut terjadi karena kelalaian atau pelanggaran atas kontrak yang dilakukan oleh pengelola dana. Dalam hal ini kerugian harus menjadi tanggungan pengelola dana. Secara umum, ada dua tipe akad mudharabah, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Dalam mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat), pemilik modal memberikan wewenang kepada pengelola dana untuk menginvestasikan dananya dalam usaha yang, menurut pertimbangan pengelola dana, layak tanpa memberi batasan semisal tempat, cara maupun jenis usahanya. Dalam kerangka ini, pihak pengelola dana dapat mencampurkan dana pihak pertama, baik dengan dana miliknya sendiri maupun dana pihak lain. Dalam skema mudharabah muqayyadah (investasi terikat), pemilik dana memberikan restriksi dalam pengelolaan dananya, seperti dalam hal tempat, cara dan jenis usaha yang dilakukan. Pembatasan ini bisa termasuk pula pembatasan untuk mencampurkan dana pihak pertama dengan dana-dana

dari pihak lain. Selain itu, pemilik dana juga dapat memberi batasan-batasan lain kepada pengelola dana, contohnya larangan kepada pengelola dana untuk melakukan transaksi penjualan yang dibayar dalam bentuk cicilan, atau tanpa jaminan/penjamin, atau larangan kepada pengelola dana tersebut untuk meneruskan pengelolaan dana kepada pihak ketiga.

| Tinggalkan komentar

Post navigation

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: